Organisation Structure (PERDA)

Peraturan Daerah no. xx tahun 20xx

Ir. Didi Ruswandi MT.

Kepala Dinas Perhubungan

Nomor Surat Keputusan:
800/01-0025BKPP/2017

Anton Sunarwibowo ST, MT.

Sekretaris Dinas Perhubungan

Nomor Surat Keputusan:
821.2/Kep.535BKD/2016

Drs.Yosep Heryansyah

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi

Nomor Surat Keputusan:
821/Kep.350-BKPP

Roni Achmad Kurnia ST.

Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi

Normor Surat Keputusan:
841/Kep.403BKPP/2017

Drs.Makmur Situmorang M.Si.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi

Nomor Surat Keputusan:
821/Kep.350-BKPP

Asep Kurnia S.Sos., M.Si.

Kepala Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir

Nomor Surat Keputusan:
821/Kep.403BKPP/2017

Asep Kuswara AMa.PKB, ST, MM

Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Transportasi

Nomor Surat Keputusan:
821/Kep.350BKPP

Santi Prianti S.SiT

Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Transportasi

Normor Surat Keputusan:
821/Kep.457BKPP/2017

Sultoni .S.SIT

Kepala Seksi Manajemen Transportasi

Nomor Surat Keputusan:
841/Kep.403BKPP/2017

Arief Waskito S.Sos.

Kepala Seksi Ketertiban Transportasi

Nomor Surat Keputusan:
841/Kep.403BKPP/2017

Sudradjat S.SiT

Kepala Seksi Perlengkapan Jalan

Nomor Surat Keputusan:
841/Kep.403-BKPP/2017

Viky Ardi Trisnadi Yusianto SH., M.Si

Kepala Seksi Kelaikan dan Keselamatan Transportasi

Normor Surat Keputusan:
841/Kep.403BKPP/2017

Drs.Zain Iskandar M.Si

Kepala Seksi Manajemen Perparkiran

Nomor Surat Keputusan:
821/Kep.350-BKPP

Agus Herlambang S. Sos

Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Nomor Surat Keputusan:

Endar Triwidiyanto S.Sos., M.Si

Kepala UPT Pengelolaan Terminal

Nomor Surat Keputusan:
821.2/Kep.283BKPP/2017

Nasrul Hasani . S.E.

Kepala UPT Pengelolaan Perparkiran

Normor Surat Keputusan:
821.2/Kep.283BKPP/2017

Yudhiana SE, MM.

Ka.Sie Ketertiban Lalu Lintas pada Dishub

Nomor Surat Keputusan:
821.2/KEP.037PEG/2007

Iwan Nugraha A.Ks

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Terminal

Nomor Surat Keputusan:

Seno Wibowo A.Md. LLAJ

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perparkiran

Nomor Surat Keputusan:

Drs.Hasanudin S.Sos., MM

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Normor Surat Keputusan:
841/Kep.403BKPP/2017

Visi / Misi

VISI

Terwujudnya sistem transportasi kota yang lebih baik untuk mendukung Kota Bandung sebagai kota yang unggul, nyaman dan sejahtera.

MISI

  1. Menciptakan kondisi lalu lintas yang terkendali.
  2. Mewujudkan sarana angkutan umum yang aman.
  3. Menyediakan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.
  4. Meningkatkan kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandung.

KEBIJAKAN

  1. Manajemen Lalu Lintas yang terdiri dari :
         – Manajemen Kapasitas;
         – Manajemen Permintaan (demand);
         – Manajemen Prioritas.
  2. Manajemen Angkutan Umum dan Manajemen Lingkungan
  3. Manajemen Terminal dan Manajemen Angkutan Umum
  4. Manajemen Sumber Daya Manusia.

STRATEGI

  1. Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan melakukan pembatasan tempat membelok (turning movement),
         sistem jalan satu arah, tidak flow dan koordinasi lampu lalu lintas (ATCS).
  2. Memperluas jaringan pelayanan angkutan umum yang terdiri dari jenis pelaynan dan rute pelayanan
         sejalan dengan pertumbuhan kota yang direncanakan.
  3. Pengembangan sistem angkutan masal, seperti mengganti kendaraan umum kapasitas kecil (angkot)
        dengan kendaraan umum kapasitas besar dan pembangunan kereta api perkotaan (MRT dan LRT).
  4. Meningkatkan kualitas petugas operasional.

Sejarah Singkat

Dinas Perhubungan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sebelum berubah menjadi Dinas Perhubungan, nomenklatur Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

  1. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi DT I Jawa Barat Cabang Kotamadya DT II Bandung sampai dengan Tahun 1997.
  2. Dari Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2001 diubah menjadi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya DT II Bandung berdasarkan Perda Kotamadya Bandung Nomor 21 Tahun       1997 tanggal 1 April 1997 tentang pembentukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya DT II Bandung.
  3. Sejak Tahun 2001 sampai dengan sekarang menjadi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

“Kota yang baik bukanlah kota dimana orang kecil berpergian dengan mobil, melainkan kota tempat orang kaya menggunakan transportasi umum."