Uji KIR dan Jasa Terminal akan Bebas Biaya Retribusi pada 5 Januari 2024

Mulai 5 Januari 2024 mendatang, uji KIR bagi kendaraan bermotor bakal bebas biaya retribusi alias digratiskan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain Uji KIR, jasa terminal juga tidak akan dikenakan biaya retribusi, khususnya bagi kendaraan umum seperti Angkutan Kota dan Bis yang melintasi atau memasuki terminal.

Uji KIR merupakan serangkaian pengujian atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Aktivitas uji KIR dilaksanakan di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan kabupaten/kota terkait dan pemeriksaannya dilakukan oleh penguji yang memenuhi persyaratan. Untuk kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan akan diberikan tanda uji.

Kendaraan yang wajib melakukan uji KIR adalah kendaraan niaga atau yang mengangkut penumpang umum dan barang, seperti bus, semua jenis truk, taksi, pikap dan angkutan umum. Prosedur uji KIR dimulai dari pendaftaran, proses pengujian kendaraan, pengumuman hasil pemeriksaan, penyerahan bukti lulus uji (smart card/sertifikat/stiker), dan kendaraan sudah bisa beroperasi. Sementara itu, untuk proses pengujian kendaraan dalam uji KIR terdiri dari serangkaian yang meliputi pra uji, emisi gas buang, uji kolong, uji lampu, uji kedalaman alur ban, uji rem, uji speedometer, dan uji kebisingan. Uji KIR harus dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, karena masa berlaku hasil uji KIR hanya 6 bulan saja.